Pinjaman Online Langsung Cair dan Dasar Hukumnya

Seiring dengan kemajuan teknologi, kini kamu bisa melihat dan menemukan banyak startup teknologi yang bergerak di bidang finansial. Teknologi yang disebut juga dengan fintech atau financial tekhnologi ini kini banyak merambah dan dipergunakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia ataupun dunia. Salah satu fasilitas yang diberikan fintech adalah pinjaman online langsung cair.

Dasar Hukum Pinjaman Online

Walaupun fintech saat ini bukan hal yang baru, namun tidak sedikit yang masih meragukan fintech untuk solusi dalam melakukan pinjaman online. Di Indonesia, OJK atau otoritas jasa keuangan mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan fintech untuk layanan peer to peer atau P2P lending sehingga memudahkan debitor untuk mengajukan pembiayaan atau kredit untuk memenuhi kebutuhan tertentu terutama yang membutuhkan dana dalam waktu singkat.

P2P lending merupakan kegiatan yang meminjamkan uang ke suatu pihak dengan menggunakan perusahaan fintech sebagai penghubung antara pemilik modal dengan penerima pinjaman. Terdapat landasan hukum yang digunakan dan dikeluarkan oleh OJK lewat POJK No. 77/POJK.01/2006 yang mengatur mengenai layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dengan peraturan tersebut, maka OJK bisa para pengelola perusahaan fintech serta melindungi konsumen dari:

  • Keamanan data dan dana.
  • Mencegah adanya pencucian uang serta pendanaan terorisme.
  • Stabilitas sistem keuangan.

Selain mengeluarkan peraturan tersebut, OJK memberikan kesempatan bagi penyedia jasa layanan fintech untuk melakukan registrasi keanggotaan dan mewajibkan penyedia layanan tersebut membuat escrow account serta virtual account di perbankan dan data center di Indonesia walaupun sementara fintech dengan layanan P2P tidak wajib mendaftarkan usahanya di OJK. Penyedia fintech juga wajib melampirkan bukti kepemilikan modal dengan besar minimal Rp 1 M saat pendaftaran dan meningkat hingga Rp 2,5 milyar ketika mengajukan izin. Pinjaman yang bisa disalurkan secara maksimal adalah sebesar Rp 2 milyar per debitur. Umumnya, untuk pinjaman online langsung cair yang bisa diajukan oleh debitor adalah Rp 2-5 juta untuk jenis pinjaman tanpa agunan.

Baca juga: Syarat Mudah Mengajukan Pinjaman Online

Dari peraturan yang dibuat oleh OJK tersebut, tidak hanya bisa melindungi penyedia jasa fintech tersebut namun juga konsumen apalagi untuk konsumen yang menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha UMKM di berbagai wilayah. Masing-masing fintech memiliki kebijakan sendiri seperti halnya kreditor konvensional termasuk dalam masalah penetapan bunga. Walaupun OJK tidak mencampuri kebijakan tersebut, seperti kebijakan untuk penetapan besar bunga, namun OJK tetap mengingatkan untuk menetapkan bunga yang rasional sehingga tidak membebani debitor.

Terdapat kekurangan dan kelebihan dari peminjaman uang secara online lewat fintech. Kekurangan tersebut diantaranya adalah:

  • Rawan terjadinya penipuan apalagi saat ini sudah banyak fintech yang ada di Indonesia dengan menawarkan pelayanan yang beragam.
  • Jumlah pinjaman yang bisa diajukan terbatas.
  • Respons yang terkadang lama bahkan jawaban yang diinginkan tidak kunjung diterima apalagi saat terjadi suatu masalah terkait dengan pinjaman yang dilakukan ataupun hal lainnya seputar peminjaman dana lewat fintech.
  • Masa peminjaman yang terbatas, bahkan ada yang hanya 1 bulan untuk pinjaman minimal Rp 1-2 jutaan.

Namun, fintech untuk pinjaman online langsung cair juga memiliki keuntungan yang bisa kamu peroleh:

  • Dana yang diajukan untuk dipinjam bisa lebih cepat untuk dicairkan sehingga bisa lebih cepat memenuhi kebutuhan apalagi untuk kebutuhan yang mendesak.
  • Bisa diajukan di rumah tanpa harus datang ke kantor.
  • Penyaluran pinjaman yang lebih murah sehingga cocok untuk pengusaha UMKM.

Leave a Reply